Harapan Bagi Kader Pemimpin Nasional

Undang – undang RI nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan – ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, misalnya, merumuskan kesejahteraan Sosial sebagai:

Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan – kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial, yang sebaik – baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak – hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (Edi Suharto, Ph.D.,2005). Akan tetapi, sekarang kita bisa melihat dan merasakan sendiri bahwa kesejahteraan sosial di negeri ini masih sangat jauh untuk bisa dikatakan layak.  Bahkan, Indonesia masih sangat tertinggal jauh dengan Amerika, Cina, Jepang, Singapura, dan berbagai negara maju lainnya. Sekarang, misalnya saja Jepang. Setelah hancur akibat tragedi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk mampu bangkit dari segala keterpurukan. Entah itu keterpurukan dalam bidang kesejahteraan sosial ataupun dalam bidang pertumbuhan ekonominya. Sedangkan Indonesia? Kapan Indonesia akan bangkit?

Ketika sebelum krisis ekonomi terjadi, kesejahteraan sosial di Indonesia bisa dibilang mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Menurut data yang dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik, proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan yang pada tahun 1978 mencapai 55% telah berhasil diturunkan secara signifikan sehingga pada tahun 1996 hanya sebesar 11%.  Akan tetapi, semua itu berubah ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997. Dengan pertumbuhan PDB yang anjlok dari rata – rata sebesar 7% pada tahun 1996 menjadi pertumbuhan negatif sebesar -14% pada tahun 1998.

Setelah terjadi krisis ekonomi tersebut, bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih belum mengalami perkembangan yang signifikan. Dan keterpurukan ekonomi pada krisis ekonomi tahun 1997 tersebut sangat berdampak terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia sampai saat ini. Sekarang, masih begitu banyak rakyat yang berkubang dalam kemiskinan. Masih begitu banyak rakyat yang terkatung – katung menunggu kejelasan nasibnya. Begitu banyak anak – anak yang tidak mendapatkan pendidikan secara layak. Begitu banyak rakyat yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Di tengah – tengah kesejahteraan sosial masyarakat yang begitu rendah, di sisi lain kita bisa melihat bagaimana para birokrat yang gila akan harta dan kekuasaan bersenang – senang dengan empuknya kursi kekuasaan serta harta yang mereka miliki. Apa yang dirasakan oleh bangsa Indonesia sekarang? Seberapa besar kerja keras mereka untuk menghidupi keluarga mereka? Apakah tetesan keringat mereka cukup untuk membiayai pendidikan anak –anak mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin saja tidak terdengar  atau bahkan hanya menyentuh jidat para birokrat tersebut. Mungkin mereka berpikiran, untuk apa memikirkan nasib orang lain jika nasib sendiri saja sudah mujur, untuk apa menyia – nyiakan uang rakyat jika tidak untuk dimanfaatkan. Jika perilaku para birokrat itu kita hubungkan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi di negeri ini, mungkin kita bisa berpikiran bahwa bagaimana tidak kecil pertumbuhan ekonominya, kalau setiap hari uang rakyat dimakan habis – habisan oleh para tikus yang lapar akan harta dan materi tersebut.

Disamping itu, ketika para tikus itu memakai pakaian dengan harga yang mahal, mobil yang mewah, atau bahkan memiliki rumah yang megah sekalipun, apakah mereka tidak menyadari bahwa pakaian yang mereka kenakan, mobil yang mereka naiki, rumah yang mereka tinggali itu merupakan uang rakyat yang diperoleh dengan penuh perjuangan dan pengorbanan?

Negara Indonesia memang dikaruniai kekayaan alam yang sangat melimpah. Baik dari perikanannya, pertaniannya, pertambangannya, hutannya, bahkan berjuta – juta spesies baik flora maupun fauna langka bisa ditemukan di Indonesia. Akan tetapi  mengapa semua kekayaan alam itu tidak diimbangi dengan kekayaan moral para pejabatnya? Ketika kekayaan alam kita semakin hari semakin punah, tetapi mengapa kekayaan hasil korupsi justru tumbuh dengan subur di negeri ini? Sekali lagi, itulah Indonesia. Kekayaan alam melimpah tapi kemiskinan tumbuh dimana – mana. Sumber daya alam yang langka begitu banyak di negeri ini, tapi sumber daya manusia yang berkualitas justru langka ditemukan.

            Jika ditanya tentang motif para birokrat yang gila akan harta dan kekuasaan itu begitu tega memakan uang rakyat, pasti akan muncul berbagai macam alasan.Tapi yang jelas, dengan alasan apapun, perbuatan mereka adalah perbuatan yang benar – benar sangat disayangkan. Sangat disayangkan karena, mereka menggunakan kepintaran mereka bukannya untuk mensejahterakan rakyat tapi justru untuk membuat rakyatnya menderita. Untuk apa para birokrat itu memiliki pendidikan yang tinggi, bahkan sampai ke luar negeri, jika ilmunya hanya untuk membuat rakyat sengsara. Untuk apa mereka memiliki begitu banyak harta, memiliki jabatan yang tinggi jika rakyatnya hidup serba kekurangan. Apaka para birokrat itu tidak memiliki hati nurani melihat berbagai realita kehidupan rakyat yang sudah nampak jelas di depan mata mereka? Apakah hati nurani mereka sudah buta akan harta, materi, dan kekuasaan? Kenapa negara lain bisa disegani karena kredibilitasnya sedangkan Indonesia justru disegani karena korupsinya?

Saat ini, rakyat tidak hanya membutuhkan sosok pemimpin yang pintar. Percuma saja pemimpin itu pintar dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas kalau mereka menggunakan kepintaranya itu hanya untuk menindas rakyat. Rakyat tidak hanya membutuhkan sosok pemimpin yang suka mengobral janji. Percuma saja, jika pemimpin itu memiliki janji yang begitu banyak tapi sampai sekarang  tidak ada satupun yang mereka tepati.  Rakyat tidak hanya membutuhkan sosok pemimpin yang memilik wibawa tinggi. Percuma saja jika pemimpin itu meimiliki wibawa tinggi, kalau dibalik kewibawaannya itu tersimpan keinginan untuk memakan uang rakyat. Rakyat tidak hanya membutuhkan sosok pemimpin yang pandai berbicara. Percuma saja, jika pemimpin itu memiliki kepandaian berbicara, kalau bicaranya itu hanya manis di mulut saja dan tidak ada realisasinya.

Di dalam keterpurukan seperti ini, rakyat membutuhkan bukti, bukti, dan bukti dari berbagai janji yang telah didengung – dengungkan oleh para birokrat. Rakyat membutuhkan sosok pemimpin yang mampu mengayomi rakyatnya. Pemimpin yang tidak hanya duduk di kursi singgasana mereka ketika melihat rakyatnya berkubang di tengah kemiskinan. Pemimpin yang memberikan rasa aman bagi rakyat dan bukan membuat gelisah karena tingkah laku mereka. Pemimpin yang mensejahterakan rakyatnya, dan bukan mensejahterakan dirinya sendiri. Pemimpin yang sigap dalam menangani berbagai persoalan dan bukan bersembunyi di balik kekuasaan yang mereka miliki.

Dengan demikian, untuk mencetak pemimpin yang ideal guna mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dan memberantas adanya tindak penyelewengan kekuasaan seperti yang telah diuraikan di atas, maka dibutuhkan kaderisasi pemimpin nasional yang handal. Kaderisasi itu bisa dimulai dari masing – masing partai politik yang merupakan salah satu alur birokrasi, untuk mencetak pemimpin baru. Akan tetapi, kaderisasi yang terjadi di dalam partai politik itu sendiri dinilai telah gagal. Dan kegagalan itu berasal dari partai – partai yang besar. Seperti Partai Demokrat Atau Partai Golkar. Salah satu indikator kegagalan itu dilihat dari banyaknya kader dari partai – partai tersebut yang dijebloskan ke penjara akibat tindak pidana korupsi yang mereka lakukan. Sedangkan kegagalan itu diakibatkan oleh sedikitnya kader partai politik yang memiliki pemahaman  ideologi secara tegas dan konsisten terhadap ideologi kepartaian.

Oleh karena itu, diharapkan dari masing – masing partai politik untuk bisa menetapkan mekanisme yang paling efektif baik di internal partai maupun di eksternal partai guna mencetak kader pemimpin yang handal, jujur, dan tentunya mampu untuk mensejahterakan rakyat.